Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalamorganisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.


Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi danauntuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaranorganisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategictelah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

Aspek perencanaan;

1. Aspek pengendalian; dan
2. Aspek akuntabilitas publik.Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus  (oversight body).

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter.Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suaturencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut (pendapatan).

FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkanekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakatsehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)

ada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmeneksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingantertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill,coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemenkeuangan publik oleh para manajer publik.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unir kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif ) kepada pemberiwewenang (legislatif) Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian targetanggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

Adalah target anggaran hendaknya janganterlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hinggaterlalu mudah dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Share)

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harusterlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akanmencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melaluiproses politik yang ada.

SIKLUS ANGGARAN

1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnyafaktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan public harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

3. Tahap Pelaksanaan Anggran

(Budget Implementation)Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaandan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting  and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua cirri utama dalam pendekatan ini yaitu:

1. Cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang ada sebelumnyadengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efesiensi dan efektivitassering tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Denganketiadaan perhatian pada konsep value for money ini, sering kali pada akhir tahunanggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan padaaktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of service Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meski itemtersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominalrupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan lainnya.

2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item

Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riilitem tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang.Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasanadanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.

2. Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM

New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutanuntuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintahyang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yangdikenal dengan konsep “reinventing government”. Salah satu contoh penganggaran sistem NPM adalah Penerapan Sistem BOT dalam Penganggaran.

Penggunaan metode BOT merupakan wujud dari penganggaran sektor publik dalam era New Publict Management. New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutanuntuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintahyang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yangdikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Oborne dan Gaebler tersebut adalah :

1.      Pemerintah katalisPemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan public.

2.      Pemerintah milik masyarakatPemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat, memberdayakanmasyarakat daripada melayani.

3.      Pemerintah yang kompetitif  Menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan public.Kompetisia dalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkankualitas pelayanan.

4.      Pemerintah yang digerakan oleh misi

5.      Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yangdigerakan oleh misi. Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan. Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah yang berorientasi hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan daninsentif, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.

6.      Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya.Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannyaharus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwaDPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah masyarakat.Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelangganyang sesungguhnya.

7.      Maka, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab padadewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda : kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka pemerintah tidak akanarogan tetapi terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.